Keracunan MBG Mau sampai Kapan?

Oleh: Martian Damanik, Wakil Pemimpin Redaksi KompasTV

KOMPAS.TV- Lagi-lagi siswa-siswi dan santri jadi korban Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam sepekan ini saja terjadi keracunan MBG di Sidoarjo, Jawa Timur; Lasem, Jawa Tengah; serta Toraja, Sulawesi Selatan, yang jumlahnya lebih dari 1.000 siswa dan santri. Pekan sebelumnya, sekitar 300 siswa di Karo, Sumatera Utara juga keracunan.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono langsung sigap memberi sanksi kepada pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Sudaryono mengungkap 80 persen kasus keracunan MBG akibat kelalaian SOP.

Tentu langkah cepat Kepala BGN Sudaryono merespons setiap kasus keracunan MBG harus dihargai. Tapi sebaiknya jangan cuma berhenti di situ, karena kesannya langkah ini ibarat memadamkan kebakaran tapi tidak pernah tahu penyebab kebakarannya.

Baca Juga: Media Asing Sorot Kasus Keracunan Makanan dalam Program MBG Indonesia

Pengungkapan kasus korupsi yang melibatkan eks Kepala BGN Dadan Hindayana juga patut diapresiasi, namun harus diikuti langkah pembenahan total menyeluruh. Harus ada terobosan dan kebijakan politik, misalnya moratorium MBG untuk dapat evaluasi menyeluruh, memperbaiki tata kelola dan mencari akar penyebab munculnya kasus keracunan. Tidak apa-apa mundur satu langkah agar dapat maju sepuluh langkah apabila moratorium dilaksanakan.

Sebab mengelola program MBG bukan sekedar memasak, lalu membagi-bagikannya ke sekolah. Moratorium untuk melihat apakah selama ini semua SPPG melaksanakan program MBG sesuai standar penyajian makanan sehat, dari mulai pemilihan bahan makanan, bagaimana standar penyimpanan bahan makanan, hingga pencucian omprengnya.
Apakah sudah melewati proses yang higinis? atau apakah semua ahli gizi di setiap SPPG punya kompetensi yang sama?

Memang program MBG seharusnya sejak awal dilaksanakan setelah melewati proses perencanaan yang baik, berdasarkan kajian akademik dan medis, tidak menggunakan pendekatan trial and error. Sebab tak ada individu atau lembaga di Indonesia yang punya pengalaman mengelola program MBG.

Baca Juga: Wamenkes Sebut Kasus Keracunan MBG Bukan Kejadian Luar Biasa, Ini Alasannya

Tak perlu malu meniru

Tak perlu malu juga meniru atau foto kopi sistem pengelolaan MBG dari negara-negara yang sudah melakukannya puluhan tahun seperti Jepang atau Taiwan. Sejumlah lembaga pendidikan dan guru sudah ada yang mengusulkan agar pengelolaan MBG diserahkan kepada sekolah atau pesantren, ini juga harus dipertimbangkan.

Program MBG adalah salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang sudah hampir 2 tahun berjalan dan menyedot anggaran paling besar dari APBN. Jangan sampai program yang baik ini hanya cuma bahan olok-olokan yang malah jatuhkan wibawa pemerintah. Presiden perlu mendapat laporan apa adanya berikut rekomendasi agar tidak ada korban keracunan lagi.

Baca Juga: Kasus Keracunan MBG Dorong Evaluasi Menyeluruh, Perbaikan Tata Kelola dan Pengusutan Akar Penyebab

Perlu diingat, program MBG tujuannya memberi makanan sehat dan bergizi, bukan sebaliknya malah jadi ancaman bagi anak sekolah dan ibu hamil. Tidak ada makanan yang bisa disebut bergizi bila hasilnya malah membuat penerimanya keracunan dan masuk rumah sakit.

Jika sudah berulang kali keracunan terjadi, tetapi sistem pengeolaan masih menggunakan pola lama, melalui yayasan dan SPPG patut diduga ada motif lebih besar selain pemenuhan gizi anak, lansia dan ibu hamil, yaitu bagi-bagi anggaran.