Perang Iran-Israel, Ujian bagi Ketahanan Ekonomi Indonesia
Oleh: Alexander Wibisono, Wakil Pemimpin Redaksi KompasTV
Ketahanan ekonomi Indonesia saat ini sedang diuji. Eskalasi perang antara Iran, Israel dan Amerika dampaknya terasa di tanah air. Mulai dari kelangkaan bahan baku bagi pelaku industri petrokimia hingga panic buying di SPBU sejumlah daerah karena khawatir stok BBM habis.
Bila perang terus berkepanjangan, terutama blokade Selat Hormuz yang menjadi jalur utama pengiriman minyak mentah ke seluruh dunia terus berlangsung, maka potensi terjadinya krisis ekonomi akan menjadi kenyataan.
Termasuk bagi Indonesia yang menjadi salah satu negara importir minyak dunia. Para ekonom menghitung kenaikan harga minyak satu dolar Amerika per barel akan menambah defisit APBN sekitar Rp 6,8 triliun.
Sementara itu, pada sesi perdagangan New York Jumat (6/3/2026) lalu, harga minyak mentah brent yang jadi patokan internasional tembus 92,69 dolar Amerika per barel. Harga ini melonjak 22 dolar per barel dari asumsi harga minyak yang dipatok dalam APBN Kita yakni 70 dolar Amerika per barel.
Ujian bagi ketahanan ekonomi kita makin lengkap karena pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika cukup fluktuatif. Pada perdagangan Jumat lalu nilai tukar rupiah melemah Rp 16.919 per dolar Amerika setelah sempat menguat di Rp 16.886 per dolar sehari sebelumnya.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjamin bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kita sehat dan kemampuan fiskal aman. Tetapi kita tahu juga defisit APBN per 28 Februari 2026 sudah menembus Rp 135,7 triliun atau 0,53% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini melonjak tajam bila kita bandingkan dengan realisasi defisit pada Februari tahun lalu, yang hanya sebesar Rp 30,7 triliun atau sekitar 0,13% dari PDB.
Jadi, meski APBN sehat dan kemampuan fiskal aman, pemerintah masih punya pekerjaan rumah mengurangi defisit APBN agar kita memiliki ruang fiskal yang lebih leluasa untuk menghadapi ketidakpastian global.
Untuk itu pemerintah harus segera melakukan penyesuaian kebijakan berupa penghematan belanja negara, menunda rencana belanja yang tidak mendesak hingga menjadwalkan ulang pelaksanaan berbagai proyek pembangunan ke tahun depan. Termasuk menyesuaikan kembali target sasaran dari pelaksanaan berbagai program prioritas agar lebih tepat manfaat.
Pemerintah juga perlu memperhatikan peringatan yang diberikan sejumlah lembaga pemeringkat internasional untuk tetap disiplin menjaga batas defisit APBN di 3 persen, serta menjaga independensi Bank Indonesia. Hal ini penting dilakukan supaya Indonesia tetap berada dalam kategori negara layak investasi.
Sebagai kepala pemerintahan, Presiden Prabowo sebaiknya tetap berada di dalam negeri dan fokus bekerja untuk menjaga stabilitas ekonomi kita. Kehadiran Presiden Prabowo tidak semata agar langkah penyesuaian kebijakan berjalan efektif, tetapi juga pesan positif ke publik bahwa pemerintah merespons serius ancaman krisis terhadap ekonomi kita.
Kita memang harus optimistis bisa melewati situasi ini, tapi perlu langkah antisipatif secara khusus untuk menghindari dampak buruk krisis ekonomi akibat gejolak di Timur Tengah.
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Sumber : Kompas TV
